Oleh: drummerfan | Februari 11, 2010

Perguruan Tinggi Kedinasan akan Dihapuskan??

Beberapa hari belakang ini masyarakat, khususnya mahasiswa PTK di seluruh Indonesia dihebohkan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pendidikan Kedinasan.

Perguruan Tinggi Kedinasan yang selama ini berada di bawah naungan Departemen atau Kementrian tertentu akan dijadikan berada di bawah Kementrian Pendidikan. PTK yang selama ini menerima lulusan SMA dan sederajat untuk didik sesuai dengan kebutuhan departemen yang bersangkutan kemungkinannya akan dihapuskan. Atau kalau tidak dihapuskan diharuskan menjadi Badan Hukum Pendidikan seperti Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Dengan dijadikan BHP, maka kemungkinannya PTK akan menjadi seperti PTN yang biaya pendidikannya ditanggung mahasiswa. Padahal sebagian besar mahasiswa PTK adalah anak-anak cerdas yang berasal dari keluarga kurang mampu, atau keluarga menengah ke bawah, sehingga mereka memilih untuk masuk PTK, yang selain karena rata-rata PTK tidak memungut biaya pendidikan juga karena lulusannya langsung menjadi PNS atau CPNS.

Tapi, dengan PP No. 14 ini keberadaan PTK sebagai perguruan tinggi yang diimpikan anak-anak lulusan SMA yang kurang mampu secara materi tapi cerdas akan terancam. PP ini menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi peserta didik sebuah PTK adalah berpendidikan minimal S-1 atau setara, sehingga kesempatan bagi lulusan SMA masuk PTK adalah 0%.Selain itu, dalam pasal 24 disebutkan beberapa opsi mengenai status PTK. tertulis:

  1. pendidikan kedinasan yang bersangkutan dijadikan pendidikan dan pelatihan pegawai yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi kebutuhan akan keterampilan pegawai;
  2. pendidikan kedinasan yang bersangkutan dipertahankan tetap menjadi pendidikan kedinasan yang memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan profesi, spesialis, dan keahlian khusus lainnya;
  3. pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialihstatuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan menengah, pendidikan tinggi vokasi, dan pendidikan tinggi akademik;
  4. pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialihstatuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi sekaligus semua kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

angka 1), angka 2), dan angka 3). Dalam pasal tersebut menyebukan secara implisit bahwa PTK harus menjadi salah satu yang tercantum dalam opsi tersebut. Kalau tidak jadi BHP, jadi Pusdiklat, ya jadi Kampus Spesialis atau Profesi. Sekalipun dipilih jadi BHP, calon mahasiswa yang bisa mengikuti perkuliahan di PTK ya tetap harus seperti yang tercantum dalam pasal 10 ayat (2). Jadi calon mahasiswa lulusan SMA tidak bisa masuk PTK lagi seperti sebelumnya.

PP ini malah membuat pendidikan Indonesia yang sudah kacau dengan tingginya biaya pendidikan di setiap jenjang, terutama pendidikan tinggi semakin kacau. Kesempatan lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa biaya/beasiswa akan lenyap seketika. Dan otomatis akan menambah angka pengangguran yang sudah tinggi ini.

Apa karena PTK selama ini tidak berada di bawah departemen pendidikan sehingga tidak diakui sebagai bagian dari institusi pendidikan?

Padahal PTK selama ini telah mencetak generasi yang siap kerja di bidangnya masing-masing dengan spesialisasi yang memang sangat dibutuhkan departemen yang bersangkutan namun kurang peminatnya. Apabila PTK yang memiliki ciri khas masing-masing dihapuskan dan diganti dengan pusdiklat atau kampus spesialisasi/profesi bukankah malah akan semakin mempersulit adaptasi calon pegawainya? Karena selama ini perkuliahan di PTK sudah memberikan gambaran tentang pekerjaan yang akan dijalani mahasiswa nantinya dalam dunia kerja (Dunia PNS). Jadi, mahasiswa sudah menyesuaikan diri dengan segala aturan dan semua yang akan dialami nantinya saat bekerja di pemerintahan. Tapi, kalau mahasiswa PTK adalah lulusan S-1 dari universitas yang kita semua tahu mahasiswa universitas itu diarahkan tidak untuk bekerja di pemerintahan, maka akan lebih sulit dalam segi adaptasinya.

Saya harap PP ini bisa ditinjau ulang. khususnya pasal 10 dan pasal 24. Kalaupun harus jadi BHP, maka ke-gratisan-nya harus dipertahankan.

anda dapat mengunduh PP no 14 tahun 2010 disini


Responses

  1. begitu ya? hmm.. bagusnya gimana ya, dihapuskan pun nanti diganti status aja

  2. paling diganti status aja

  3. sebaiknya jangan dihapus ,kan nanti bagaimana nasib bangsa indonesia ?????bangsa indonesia akan semakin terpuruk karena harus nunggu s-1 untuk bisa masuk ptk…..

  4. Wah ntar banyak orang2 pinter yg mempunyai latar belakang kurang mampu, menjadi tdk berguna. Bahkan mgkn menjadi nambah pengangguran aja. Wah sungguh disayangkan!

  5. sebenarnya alasan disahkannya pp ini apa sih? lulusan kurang baik? dana dari APBN gak cukup? atau ini hanya hasil loby dari mafia pendidikan aja?

  6. dengan PP itu maka yg bisa masuk PTK hanya setingkat S1 atau D4 yg berarti memang harus kuliah terlebih dahulu. lalu bagaimana dengan nasib anak bangsa yg cerdas tapi tidak mempunyai dana unuk melanjutkan kuliah. memang PTK bukan satu satunya jalan bagi anak kurang mampu untuk melanjutkan kuliah, tapi setidaknya dengan PTK inilah saya bisa melihat kejujuran tanpa adanya KKN di setiap ujian masuknya tanpa pandang bulu siapa dia, koneksinya, ataupun keluarganya

    terimakasih telah berkenan mampir🙂

  7. Wah makasih banyak atas informasinya…

    • terimakasih kembali bro🙂

  8. Saya setuju pilihan no.2, pertahankan pendidikan kedinasan. Mungkin kalau memang manajerialnya menyulitkan, bisa saja dialihkan menjadi di bawah koordinasi KEMDIKNAS (bener gak tulisannya?) namun peletakkan sekolah tetep di bawah BADAN DIKLAT masing-masing Kementerian. Jadi pelaksananya tetap Badik tapi pengontrolan serta standarisasi kualitas dan mutu dari Kementerian Pendidikan. atau kalau perlu buat DIRJEN khusus pendidikan kedinasan, karena sekolah kedinasan ini fungsinya krusial untuk keberlanjutan dan kelancaran kerja masing-masing Kementerian.

    Kementerianku juga mengalami kesulitan yang sama sehubungan dengan manajemen dan kontrol kualitas dari pendidikannya. Justru kalau mau jujur, nasib sekolah-sekolah ini mungkin bisa sama dengan sekolah-sekolah liar tak ber-ijin. baca di http://hitammanis.wordpress.com/ thks.

    • oke mbak, siap terjun ke TKP..
      salam kenal…

  9. PP itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi tidak yah??? @_@ Kalau bisa, semoga ada yang mau melakukannya ….. Kalau harus kuliah S1 dulu baru ikut pendidikan di bawah Kementrian Tertentu …. astaga ….. =_=ll

    • tentu saja bisa. tapi sampai sekarang pertanyaanya adalah siapa yg bersedia🙂

      • Saya benar-benar berharap ada yang mau melakukannya …. mahasiswa atau pimpinan dkk STAN mungkin??😀

  10. Saya baru baca sekilas artikelnya. PTK itu seperti bagaimana ya? contohnya apa?

    • PTK itu perguruan tinggi kedinasan. jadi selain ada perguruan tinggi negeri dan swasta, ada juga PTK yg posisinya dibawah kementerian (selain akpol dan akmil) yg nantinya akan dijadikan pegawai kementerian yg bersangkutan
      contohnya yg paling terkenal adalah STPDN, STAN kampus saya juga PTK

  11. Hapuskan aja Pendidikan kedinasan Karena sudah mengarah premanisme bukan sekali dua kali tapi sering, gimana klo sudah jadi pns-nya pantesan korupsi gak ngilang2. yg gak mampu banyak beasiswa kok usahakan dapat beasiswa

    • Premanisme?? PTK yang mana dulu nih yang anda maksud???😛 PTK di Indonesia ada puluhan lho ….. Dan sejauh yang saya tahu, TIdak ada kasus semacam itu di PTK papan atas seperti STAN dan STIS … hehehe …. CMIIW

      • like this gan😀

    • hmm…mungkin selama ini yg telah di blow up oleh media tentang PTK hanya tentang kekerasan yg terjadi di STPDN ataupun STIP. namun anda hanya melihat gajah dari sehelai rambutnya saja, belum seluruh badannya. karena tidak semua PTK mengandung unsur kekerasan seperti yg ada dalam pikiran anda selama ini. coba saja lihat di kampus saya, STAN atau juga lihat di STIS, AMG dan PTK lainnya. disana tidak ada aca premanisme ataupun bahkan kekerasan dan juga senioritas. bahkan kampus saya pendidikannya non militer.
      kalo tentang korupsi itu, siap siap aja anda DIACUNGI JARI TENGAH oleh semua mahasiswa PTK seluruh Indonesia.
      memang banyak beasiswa, tp beasiswa tidak serta merta langsung dapat diperoleh oleh mahasiswa pintar tapi tidak mampu kan

  12. Wah, pemerintah kurang kerjaan nih, jika pendidikan kedinasan sdh menghasilkan insan-insan handal yg profesional sesuai bidangnya, gratis lagi mengapa harus diubah atau dihapus? Sebaiknya Departemen Pendidikan Nasional urusi saja PT dan PTS, yang banyak itu. Tingkatkan kualitasnya, baru jempol! jendelakatatiti.wordpress.com.

    • ya, setuju😀
      terimakasih telah mampir di blog saya🙂

  13. @Rizki
    rencana tanggal 17 nanti presiden mahasiswa seluruh PTK akan mengadakan rapat membahas sikap tentang adanya PP ini. doakan saja

  14. Betapa mudahnya kw bilang hapus saja PTK, atw ada Perguruan Tinggi yg didirikan keluargamu yg bs menyelamatkan anak” bangsa seperti qmi ini ?! Bicara tak bertanggung jawab! Lain kali pkir dulu sblm bicara..

  15. ap mngkn diknas kekurangan lahan y??

    • lahan apa dulu nih maksudnya?🙂

  16. padahal kemaren bu SM baru saja mengunjungi STAN to???

    • iya, pas meresmikan gedung baru itu. ada di tulisan saya sebelumnya🙂

  17. Hapus aja kalo emang udah banyak kekerasannya.. daripada banyak preman di dalamnya😀 .
    eh sob ada mainan tag-tag an. nama sob ada di dalam nya digarap ya dgn ikhlas😀
    di TAG FUNNY ABOUT ME, blog saya😀

    • preman????kekerasan?????
      saya tidak pernah menemuinya selama kuliah di kampus saya kok

  18. gara2 stpdn dan stip,kampus lain kena getahny,ayolah demo semua ptk di jakarta

    • menurut saya demo adalah cara paling terakhir yang akan dilakukan. demo ancamannya DO bro…
      kita tunggu saja hasil rapat presiden mahasiswa seluruh PTK

  19. payah. .
    sekarang kalo sekolah kedinasan dihapus,gimana dengan nasib teman – teman kita yang masih SMA dan dengan latar belakang tidak atau kurang mampu?

    kuliah sekarang ga semurah beli permen. .butuh biaya banyak cuy?

    dimana eksistensi UUdD 1945 pasal 34 ” fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara ” ???

    atau pasal 31 UUD 1945 tentang kewajiban negara untuk memberikan pendidikan????

    negara kita ini harus sadar, kita butuh anak – anak bangsa yang cerdas dan talented. bukan money. .money. .n money. .! ! !

    • benar sekali mbak. selamat untu orang kaya dan kasian deh lo orang miskin tapi pinter. pendidikan tinggi yang hanya bisa dinikmati oleh orang kaya

  20. Mantaf Boyyy…Like this..

    • sip….
      tenkyu udah berkenan mampir di blog saya🙂

  21. yupp,selama ini media mem-blow up seolah2 PTK itu sarangnya preman n selalu terkait masalah kekerasan.. padahal tdk demikian,STIS, STAN, dll contohny,tdk ada sistem militer dlm kurikulum km krn nantinya d dunia kerja tdh butuh itu semua

    saya tidak menyalahkn yg berkomentar di atas,mgkn dia blm tau kondisi di PTK2 lain spt apa..tp alangkah baikny jgn mengeneralisir sblm tau bgmn keadaan sebenarnya.

    semoga pembicaraan para presma PTK bs membuahkan hasil.

  22. wah hal kayak gini ternjadi itu salah siapa jal, ??? satu kata yang pas orak mutu bisa2 na main hapus ajah iwq kan kasihan yang sudah ambil jenjang kedinasan

    berkunjung dan ditunggu kunjungan baliknya makasih😀

    • haha….
      bener pak. terimakasih telah berkunjung..

  23. DEMO aja… gabung donk seolah2 kedinasan… kedudukan kalian terancam… majukan ke mahkamah konstitusi..!!!

    • kalo demo resiko terbesarnya bisa kena DO tp😦. lagian kita kan calon birokrat, jd alangkah lebih baiknya kita mengikuti proses birokrasi terlebih dahulu
      mungkin perlu diajukan ke MK

  24. stuju…demo tuh mgkn cr trakhr…jgn asl ngjk demo. nt bs2 dianggp provoktor😀

  25. kalian jangan sembarangan mengambil keputusan dengan emosi dan asbun saja.apakah dengan menghapuskan lembaga kedinasan membuat pemerintah baik,malahan akan membuat pemerintahan semakin hancur. jika lembaga kedinasan dibubarkan.kader2 terbaik di indonesia ini akan tereliminasi oleh kekuasaan seseorang dan material orang.dan yang menjadi leader ship nanti pasti bukan dr profesi sebenarnya.kalau kalian mau mengambil keputusan pikir dlu baik buruk nya.jangan asal asbun.itu akan membuat pembangunan pemerintah indonesia semakin terpuruk.

  26. mnrtq,
    hmm
    sSTK tu sngt membntu tuk anak2 yang cerdas nd krg mmpu.
    pa gy banyag lulusan dari PTK yng sukses,
    banyag msy yg memandang PTK itu sbgai sekolah yang bergengsi
    jangnlah dihapus,,
    mau dibwa kmana nie pendidikan di Indonesia.
    smkin mnambah keterpurukan saja

  27. wong eeeedan……giman nasib rakya yang kurang mampu but have something great in thier self…mereka pinter,tapi gag bisa ke PTK karena harus lewat S1 yang biayanya selangit…
    ntar malah bisa balik ke jaman penjajahan donk,yang bisa sekolah hanya orang2 yang kaya raya,berduit dan harta berlimpah…
    sekarang kok rakyat kayaknya malah dijajah sama negaranya sendiri sih…………………???????????????
    pokoknya uga adil buangetz kalo PTK dihapuslah,ato low mo ke PTK harus ke S1 dulu…….

  28. sebaiknya PP. No.14 tentang Pendidikan Kedinasan perlu dikaji ulang. karena kesempatan bagi anak bangsa untuk dapat memperoleh pendidikan oleh negara bagi anak bangsa yang kurang mampu secara materi (uang)yang nota bene gratis dan langsung kerja.
    Mengapa kementrian lain ( kementrian Pendidikan) usil dengan pengembangan sumber daya manusianya ? Kiranya Pemerintah perlu mengambil kebijakan secara manusiawi. Karena sejak Perguruan Tinggi Negeri menjadi BHP hanya orang kaya/ berduit saja yang memperoleh Pendidikan Tinggi Negeri.

  29. iya….saya jg tidak tau apa sebenarnya maksud dr para pembuat UU itu. katanya wakil rakyat, tp sekarang sekarang saya rasa telah berubah menjadi wakil partai

  30. menurut saya harus ditutup aja sekolah kedinasan itu, toh sma aja, ada ato g sklh kedinasan, negara ini tetap bobrok and tetep aja banyak koruptor…. mending dari pada ngurusi PP. No. 14 Tentang pendidikan mending, ngurusi PArtai and korupsi aja…. And buat STTK , pasti banyak yang minat

    *SEKOLAH TINGGI TEKNIK KORUPSI*

    • itu karena mental ANDA lah yg MENTAL KORUPTOR.
      sebagai warga negara yg baik harusnya lebih memikirkan apa yg harus kita berikan kepada negara, bukan apa yg akan anda peroleh dari negara

      • toh, anda juga masih memperoleh dari negara, gitu aja kok repot….

  31. hmmm. . .
    great post n share??
    bner juga yah,tapi kalau ada birokrasi antr presma mungkin akan ada solusi trbaiknya…
    boleh tau gag ptk2 yg bisa menerima clon mhasiswa bukan dari sma atau smk yg sejurusan seperti stan,.?
    mis,stis dharuskan sma ipa n smk elektronik.. . .lha wong yg punya potensi d stis bkan hnya lulusan tersbut…bnyak siswa2 yg punya potensi tp mungkin slah mgmbil jurusan saat skolah..
    saya tg tdak pnah stuju dg DEMO…!thx

  32. alasanniya cuma satu

    sestem yang dipakai indonesia saat ini cenderung makin kapitalisme, artinya segala macam yang dianggap subsidi akan dihapus. karena semua akan diserahkan pada pasar.
    ini juga sudah terlihat sebelumnya dengan gencarnya promosi SMK. dimana pelajar indonesia diarahkan jadi pekerja(kuli). sedangkan yang lulus SMA yang nota bene melanjutkan ke PT akan diisi orang-orang berduit saja…………………
    so……………. inilah sistem kita saat ini

  33. apakah sekolah kedinasan penghasil koruptor???

    anda pikir2 dulu fakta!!!

    rata-rata koruptor juga lulusan PTN yang bonafid di inodonesia, juga para pemimpin kita juga lulusan PTN yang katanya terbaik di indonesia

    kalo mau fair indonesia yang sekarang terpuruk juga hasil pimpinan mereka!!!!

    bagaimana????

  34. kalo saya memimpikan sebuah sistem yang menjamin SELURUH RAKYAT bisa cerdas, ALL

    fasilitas gratis tidak sebatas SMP, coba anda punya ijazah SMP…………buat apa???

    sekolah juga bukan memburu kerja,uang, ….dll tapi belajar karena memang kebutuhan asasi manusia, …. tanpa batasan umur, kekayaan, ras, agama, …………..

  35. klo sistim2x itu di hapuskan maka mau jadi apa anak2x indonesia ini???Sengaja peraturan itu d buat karena mempunyai tujuan…untuk mencetak pemimpin2x bangsa yg berkualitas & dan berkuantitas….. kita ini anak2x bangsa yg harus mapu bersaing… secara akadenik maupun fisik….. tu kayak prinsii sekolah w.. otak cerdas fisik bugar mental tegar… itu lah anak2x STP.. sudah banyak lulusan STP yang menjadi orang yang memimpin bangsa ini…..

  36. Tolong dong jangan smpai dihapuskan PTK utk lulusan SMA ,,gimana nasib anak2 kami yg ekonomi kecil ini tp punya anak yg berkwalitas mau d kemanakan ,,kasih dong kesempatan anak2 kami utk mengikuti pndidikan tanpa biaya tinggi tp dg modal prestasi.

  37. sekolah kedinasan sumber konflik terbesar di masa depan pada semua instansi pemerintahan, karena PNS dari almamater sekolah kedinasan akan merasa lebih unggul dan hebat daripada PNS yang berasal dari perekrutan umum, sepanjang sejarah alumni kedinasan di instansi cenderung memonopoli tataran jabatan di semua lini, kedinasan = semi militer= kekerasan & merendahkan PNS dari perekrutan umum, jadi kami setuju, semua sekolah kedinasan diubah menjadi jurusan dibawah fakultas di PTN jika tidak maka atas nama norma & hukum BUBARKAN SELURUH SEKOLAH KEDINASAN

  38. sekolah kedinasan sumber konflik terbesar di masa depan pada semua instansi pemerintahan, karena PNS dari almamater sekolah kedinasan akan merasa lebih unggul dan hebat daripada PNS yang berasal dari perekrutan umum, sepanjang sejarah alumni kedinasan di instansi cenderung memonopoli tataran jabatan di semua lini, & merendahkan PNS dari perekrutan umum, jadi kami setuju, semua sekolah kedinasan diubah menjadi jurusan dibawah fakultas di Universitas negeri jika tidak maka atas nama norma & hukum BUBARKAN SELURUH SEKOLAH KEDINASAN

  39. Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) penyebab malapetaka diskriminasi karir di PNS/Instansi pemerintah, Bubarkan PTK untuk selama lamanya, semua jurusan PTK harus dialihkan dibawah PTN mendiknas, karena mahasiswa PTK adalah anak atau keluarga dari pejabat Instansi yang bersangkutan, (PTK Lembaga setan berkedok pendidikan)

  40. thanks infonya gan…

  41. thanks infonya gan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: